Cegah Persoalan Hukum Pemilu, Bawaslu Klungkung Dorong Penguatan Layanan dan Konsultasi Hukum
|
SEMARAPURA, BAWASLU KLUNGKUNG – Kepastian hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu. Setiap tahapan dan kebijakan penyelenggaraan pemilu harus berjalan berdasarkan regulasi yang jelas, sehingga hak-hak masyarakat terlindungi dan potensi persoalan hukum dapat diantisipasi sejak dini. Untuk memperkuat hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Klungkung menggelar Rapat Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Gede Sutrawan, Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Supardika bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Sang Ayu Mudiasih dan Ida Ayu Ari Widhiyanthy.
Hadir pula Ketua KPU Kabupaten Klungkung I Ketut Sudiana, Anggota KPU Kabupaten Klungkung I Komang Artawan, serta Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Klungkung, Agung Ari.
Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Supardika menyampaikan bahwa rapat fasilitasi ini bertujuan memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu. Menurutnya, setiap tindakan dan kebijakan harus memiliki landasan regulasi yang kuat, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan perundang-undangan lainnya.
Supardika juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan produk hukum sebagai bentuk transparansi sekaligus sarana meningkatkan pemahaman hukum kepemiluan.
Ia menambahkan, Bawaslu memiliki fungsi memberikan saran perbaikan terhadap hal-hal yang berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, sinergi dengan KPU perlu terus diperkuat, termasuk dalam mengkaji persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, seperti aspek persyaratan ijazah dalam penyelenggaraan pemilu. Supardika turut mengapresiasi kondisi Kabupaten Klungkung yang selama ini tetap kondusif dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi.
Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Gede Sutrawan dalam arahannya mengingatkan bahwa keberadaan suatu regulasi yang telah diundangkan menjadikan setiap orang dianggap mengetahui hukum. Karena itu, penyelenggara pemilu harus memahami dan menerapkan ketentuan hukum secara cermat dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Sutrawan, pelaksanaan tugas Bawaslu tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Pemilu dan produk hukum kepemiluan, tetapi juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti regulasi tentang TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama ketika berkaitan dengan aktivitas dalam tahapan kampanye.
Ia juga menyoroti pentingnya mekanisme tindak lanjut saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu. Saran perbaikan harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk batas waktu 3 x 24 jam sebagaimana berlaku dalam mekanisme terkait. Sutrawan mengingatkan agar penggunaan rekomendasi dan imbauan dilakukan secara tepat sesuai konteks dan kewenangan, serta mendorong pengumpulan bukti dan klarifikasi secara bersama-sama apabila diperlukan. Kerja sama antarlembaga melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) juga dinilai penting sebagai sarana memperkuat koordinasi dan saling mengawasi.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Sang Ayu Mudiasih menyampaikan sejumlah langkah pengawasan yang telah dilakukan, khususnya dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Salah satunya melalui penyampaian saran perbaikan kepada KPU terkait pemilih penyandang disabilitas yang dilengkapi bukti dukung berupa keterangan dari pemerintah desa untuk memastikan kondisi faktual pemilih yang bersangkutan.
Selain itu, Bawaslu juga memberikan perhatian terhadap pemilih yang bekerja di luar negeri. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian data dan keberadaan pemilih, sehingga hak pilihnya dapat difasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Ida Ayu Ari Widhiyanthy menyampaikan bahwa Bawaslu Klungkung telah menjalin sejumlah Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga pendidikan dan sekolah sebagai bagian dari penguatan pendidikan pengawasan partisipatif. Ke depan, Bawaslu Klungkung berencana membangun kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung agar koordinasi dan sinergi antarlembaga dapat semakin diperkuat. “Kami berharap rencana kerja sama tersebut dapat segera dibahas dan ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Klungkung, Agung Ari, menjelaskan bahwa proses kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung perlu dikoordinasikan melalui bagian pemerintahan. Ia menyarankan agar pengajuan kerja sama disampaikan sesuai mekanisme dan tata naskah dinas yang berlaku untuk selanjutnya dibahas bersama bagian terkait.
Ketua KPU Kabupaten Klungkung I Ketut Sudiana turut menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan hukum, termasuk mempertimbangkan dampak yang dapat timbul apabila regulasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. “Salah satu dampaknya adalah potensi tidak terpenuhinya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilih,” KATA Sudiana.
Ia juga mendorong penguatan sosialisasi dan pendidikan politik, khususnya bagi pemilih pemula, agar masyarakat semakin memahami hak dan tanggung jawabnya dalam demokrasi.
Senada dengan hal tersebut, Anggota KPU Kabupaten Klungkung I Komang Artawan menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Klungkung telah membuka layanan konsultasi hukum pemilu. Layanan ini menjadi salah satu upaya memberikan ruang bagi masyarakat maupun pihak berkepentingan untuk memperoleh informasi dan konsultasi terkait persoalan hukum kepemiluan.
Melalui rapat fasilitasi ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung berharap pengelolaan layanan hukum semakin optimal, koordinasi antarlembaga semakin solid, serta pemahaman terhadap regulasi kepemiluan terus meningkat. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menjadi pedoman bagi penyelenggara, tetapi juga menjadi jaminan perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Humas Bawaslu Klungkung