Enam Perubahan Data Ditemukan di Kampung Kusamba, Bawaslu Klungkung Kawal Akurasi Pemilih

SEMARAPURA, BAWASLU KLUNGKUNG – Enam perubahan data kependudukan ditemukan dalam pelaksanaan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Desa Kampung Kusamba. Temuan tersebut terdiri atas dua pemilih meninggal dunia, dua pemilih pindah keluar, dan dua pemilih pindah masuk. Temuan ini menjadi pengingat bahwa dinamika kependudukan harus terus dipantau agar daftar pemilih senantiasa sesuai dengan kondisi faktual masyarakat dan tidak mengabaikan hak konstitusional warga negara.

Untuk memastikan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung melaksanakan uji petik PDPB Triwulan IV Tahun 2026 di Desa Kampung Kusamba, Kamis (12/11/2026). Pengawasan langsung ini merupakan bagian dari upaya mengawal akurasi data pemilih pada masa non-tahapan Pemilu.

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 11.00 Wita tersebut dipimpin Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Sang Ayu Mudiasih, bersama jajaran staf sekretariat. Uji petik dilakukan dengan menyasar sejumlah kategori data, meliputi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pemilih baru, pemilih aktif, warga meninggal dunia, penyandang disabilitas, serta penduduk yang mengalami perpindahan domisili, baik pindah masuk maupun pindah keluar.

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan konfirmasi dengan pemerintah Desa Kampung Kusamba, tim menemukan dua pemilih yang telah meninggal dunia sehingga masuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Selain itu, teridentifikasi dua warga yang telah pindah keluar dan dua warga yang pindah masuk ke wilayah desa tersebut. Temuan ini menjadi bahan penting untuk memastikan setiap perubahan status kependudukan tercermin dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Sang Ayu Mudiasih, menyampaikan bahwa uji petik merupakan salah satu instrumen pengawasan untuk memastikan pelaksanaan PDPB berjalan sesuai dengan perkembangan dan kondisi kependudukan masyarakat.

Menurutnya, pencocokan data secara langsung diperlukan agar setiap perubahan status warga dapat diketahui dan menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran. Dengan demikian, data pemilih yang dihasilkan tidak hanya sesuai secara administratif, tetapi juga menggambarkan keadaan masyarakat yang sebenarnya.

“Melalui uji petik ini, kami ingin memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Tujuannya agar data pemilih semakin akurat sehingga setiap warga dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan,” ujarnya di sela kegiatan.

Ia menegaskan bahwa pengawasan PDPB bukan sekadar memastikan ketertiban administrasi, melainkan juga bagian dari tanggung jawab dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Karena itu, perubahan data kependudukan, baik akibat peristiwa kematian maupun perpindahan domisili, perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan persoalan dalam penyusunan daftar pemilih pada Pemilu mendatang.

Dukungan terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut disampaikan Sekretaris Desa Kampung Kusamba, Samsul Bahri. Ia mengapresiasi keterlibatan Bawaslu dalam melakukan pengecekan langsung ke masyarakat karena dapat memperkuat upaya pemerintah desa dalam memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi riil penduduk.

“Kami menyambut baik kegiatan uji petik ini. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar data yang digunakan dalam Pemilu mendatang benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap pengawasan dan koordinasi serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga hubungan kerja sama antara pemerintah desa dan Bawaslu semakin kuat, khususnya dalam menjaga validitas serta kualitas data pemilih.

Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil pengawasan uji petik akan dihimpun dan dianalisis sebagai bahan penyampaian saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Klungkung. Hal ini terutama berkaitan dengan data pemilih yang telah meninggal dunia serta warga yang mengalami perubahan domisili, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pemutakhiran data yang berlaku.

Melalui pengawasan langsung hingga tingkat desa, Bawaslu Kabupaten Klungkung terus memperkuat pengawalan PDPB agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan akuntabel. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi pada masa non-tahapan, dengan memastikan bahwa setiap perubahan data kependudukan mendapat perhatian dan tindak lanjut yang tepat demi menjaga serta melindungi hak pilih masyarakat.