Lompat ke isi utama

Berita

Evaluasi Program dan Anggaran, Bawaslu Klungkung Tingkatkan Kinerja Menuju Akhir Tahun

1

SEMARAPURA, BAWASLU KLUNGKUNG – Memastikan setiap program berjalan sesuai target, anggaran terserap secara optimal, dan pelaksanaan kegiatan tetap akuntabel menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Klungkung menjelang akhir tahun 2026. Upaya tersebut dibahas melalui Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Kabupaten Klungkung yang digelar di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Senin (16/11/2026).

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WITA tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna, Plt. Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali I Gede Adi Putrayasa, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Klungkung melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri), Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Ida Ayu Ari Widhiyanthy dan Sang Ayu Mudiasih, serta jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung.

Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Supardika dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus acuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kinerja kelembagaan ke depannya. Evaluasi diperlukan agar setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara lebih baik, terukur, dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan organisasi.

Membuka kegiatan sekaligus memberikan arahan, Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna menekankan pentingnya kepatuhan terhadap surat edaran dan ketentuan kelembagaan yang berlaku. Hal tersebut termasuk pengaturan pakaian serta pelaksanaan pengumandangan lagu Indonesia Raya, Pancasila, dan lagu-lagu nasional di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam aspek evaluasi kegiatan dan pelaporan, disampaikan pula bahwa Bawaslu Provinsi Bali bersama Bawaslu Kabupaten/Kota akan diundang dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan Bawaslu RI. Momentum tersebut diharapkan menjadi sarana penguatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan.

Terkait perencanaan program dan anggaran, ia mengingatkan agar Bawaslu Kabupaten Klungkung lebih proaktif dalam mengeksekusi kegiatan yang telah tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pelaksanaan kegiatan tidak perlu menunggu satuan kerja di tingkat provinsi melaksanakan kegiatan terlebih dahulu, sepanjang telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Klungkung dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan target kerja pemerintah daerah perlu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran kas. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk mengondisikan dan memprioritaskan kegiatan agar program yang telah direncanakan tetap dapat berjalan secara efektif.

Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah, termasuk Kesbangpol Kabupaten Klungkung. Ke depan, Bawaslu diharapkan dapat terus memperluas pelibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat hingga unsur masyarakat lainnya, dalam pelaksanaan program-program kelembagaan.

Arahan berikutnya disampaikan Plt. Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali I Gede Adi Putrayasa. Ia menyampaikan bahwa capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bawaslu Provinsi Bali yang mencakup satuan kerja kabupaten/kota telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut menjadi hasil positif yang perlu dipertahankan melalui pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran secara tertib.

Ia turut mengingatkan bahwa batas akhir pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan pada 16 Desember 2026. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Klungkung diharapkan dapat menyelesaikan seluruh kegiatan paling lambat 30 November 2026 guna memberikan ruang bagi penyelesaian administrasi dan pelaporan. Selain itu, aspek Laporan Layanan Administrasi (LLAT) juga perlu menjadi perhatian mengingat tahun anggaran segera berakhir, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam proses administrasi.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama memaparkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Dari total 16 kegiatan yang direncanakan, sebanyak 14 kegiatan telah terlaksana, sementara dua kegiatan lainnya dijadwalkan berlangsung pada 18 dan 19 November 2026.

Dengan pelaksanaan dua kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Klungkung menargetkan seluruh program yang telah direncanakan dapat terealisasi 100 persen.

Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung memperkuat komitmen untuk menuntaskan pelaksanaan program secara tepat waktu, meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran, serta menjaga koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bali dan pemerintah daerah. Evaluasi tidak hanya menjadi sarana mengukur capaian, tetapi juga menjadi pijakan untuk membangun tata kelola kelembagaan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pengawasan demokrasi, termasuk pada masa non-tahapan Pemilu.

Humas Bawaslu Klungkung

Tag
Berita