Kawal Hak Pilih, Bawaslu Klungkung Temukan Pemilih Meninggal dan Pindah Domisili

SEMARAPURA, BAWASLU KLUNGKUNG - Satu nama yang masih tercatat setelah meninggal dunia, warga yang telah berpindah domisili tetapi belum diperbarui datanya, hingga penduduk yang baru masuk ke suatu wilayah merupakan dinamika kependudukan yang tidak boleh luput dari pengawasan. Sebab, di balik setiap data pemilih terdapat hak konstitusional warga negara yang harus dipastikan terlindungi. Memastikan daftar pemilih sesuai dengan kondisi faktual masyarakat menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas demokrasi sejak masa non-tahapan Pemilu.

Komitmen tersebut diwujudkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung melalui pelaksanaan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 di wilayah Kecamatan Dawan, Rabu (11/11/2026). Pengawasan langsung dilaksanakan di Desa Sampalan Tengah dan Desa Sampalan Klod guna memastikan kesesuaian data administrasi pemilih dengan kondisi faktual masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 11.00 Wita tersebut dipimpin Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Sang Ayu Mudiasih, bersama jajaran staf sekretariat. Uji petik menyasar sejumlah kategori data, meliputi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pemilih baru, pemilih aktif, warga meninggal dunia, penyandang disabilitas, serta warga yang pindah masuk maupun pindah keluar.

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan keterangan pemerintah desa, di Desa Sampalan Tengah ditemukan satu pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena telah meninggal dunia. Sementara itu, di Desa Sampalan Klod ditemukan tiga pemilih meninggal dunia, dua pemilih pindah masuk, dan tiga pemilih pindah keluar.

Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Sang Ayu Mudiasih, menyampaikan bahwa uji petik merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai dengan dinamika kependudukan di masyarakat.

Menurutnya, pengecekan secara langsung diperlukan agar setiap perubahan status kependudukan dapat teridentifikasi dan menjadi bahan tindak lanjut dalam proses pemutakhiran data. Dengan demikian, daftar pemilih tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

“Melalui uji petik ini, kami ingin memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Tujuannya agar data pemilih semakin akurat sehingga setiap warga dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan,” ujarnya di sela kegiatan.

Ia menambahkan bahwa pengawasan PDPB tidak semata-mata berorientasi pada ketepatan administrasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya melindungi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, setiap perubahan kondisi kependudukan perlu mendapat perhatian agar tidak ada data yang terlewat dalam proses pemutakhiran.

Dukungan terhadap pelaksanaan uji petik juga disampaikan Sekretaris Desa Sampalan Klod, I Nengah Sridanu. Ia mengapresiasi keterlibatan Bawaslu dalam melakukan pengecekan langsung ke masyarakat karena dinilai dapat membantu pemerintah desa memastikan kesesuaian data kependudukan dengan kondisi riil warga.

“Kami menyambut baik kegiatan uji petik ini. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar data yang digunakan dalam Pemilu mendatang benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga sinergi antara pemerintah desa dan Bawaslu semakin kuat, khususnya dalam menjaga validitas dan kualitas data pemilih.

Seluruh hasil uji petik selanjutnya akan dirangkum sebagai bahan penyampaian saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Klungkung. Hasil pengawasan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran data, khususnya terhadap pemilih yang telah meninggal dunia maupun warga yang mengalami perubahan domisili.

Melalui pengawasan langsung hingga tingkat desa, Bawaslu Kabupaten Klungkung terus mendorong terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan akuntabel. Upaya ini menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi pada masa non-tahapan, sekaligus memastikan bahwa setiap perubahan data kependudukan mendapat tindak lanjut yang tepat demi terlindunginya hak pilih masyarakat.