Lewat Bimtek Chapter V, Bawaslu Klungkung Mantapkan Penguatan Kelembagaan dan Strategi Penganggaran

Semarapura, Bawaslu Klungkung — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sumber Daya Manusia (SDM) Chapter V yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali pada Selasa (17/2). Kegiatan ini diikuti secara daring oleh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Supardika bersama Anggota Ida Ayu Ari Widhiyanty dan Sang Ayu Mudiasih,  Koordinator Sekretariat Bawaslu Klungkung, Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama, serta jajaran staf sekretariat. Partisipasi aktif ini menjadi bagian dari komitmen penguatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan pengawasan Pemilu ke depan.

Bimtek Chapter V secara khusus membahas penguatan kelembagaan melalui perencanaan dan strategi penganggaran. Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Putu Agus Tirta Suguna, dalam pemaparannya menegaskan bahwa profesionalisme merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Peningkatan kapasitas SDM menjadi keniscayaan untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

Ia menegaskan bahwa lembaga Bawaslu bersifat kolektif kolegial, sehingga diperlukan kolaborasi yang solid antara pimpinan dan jajaran sekretariat. “Tidak bisa bekerja sendiri. Bawaslu adalah pilar utama integritas Pemilu. Legitimasi kuat di atas kertas tidak akan berarti jika otot organisasi lemah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 adalah melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan (cegah, awasi, tindak). Untuk itu, diperlukan manajemen waktu yang baik, efisiensi, serta strategi anggaran yang tepat sasaran.

Prinsip money follow program menjadi penekanan utama, di mana anggaran hanya dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung terhadap kualitas pengawasan. Efisiensi berbasis prioritas dilakukan dengan mengurangi rapat seremonial dan mengalihkan fokus pada penguatan teknis lapangan. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci, sehingga setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan guna mencegah citra negatif lembaga.

“Hukum tanpa anggaran jadi lumpuh, begitu juga anggaran tanpa hukum jadi buta,” ujarnya. Suguna menekankan pentingnya sinergi antara regulasi dan dukungan pembiayaan yang memadai.

Ia juga menyampaikan bahwa prioritas nasional Bawaslu diarahkan pada kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), sebagai langkah strategis memperkuat kualitas demokrasi.

Di akhir kegiatan, pihaknya mengapresiasi partisipasi aktif seluruh peserta dan berharap materi yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam menyongsong Pemilu berikutnya, khususnya dalam memperkuat fungsi penanganan pelanggaran dan penegakan keadilan Pemilu. “Terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Tetap semangat dalam pembelajaran,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna memperkuat fungsi pengawasan serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.