Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2020

Klungkung Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota/Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Klungkung, Cok Raka Partawijaya, SE mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2020 melalui Daring, Kamis (11/02/2021)

Abhan, Ketua Bawaslu RI, saat membuka rakor yang dihadiri oleh Kordiv PHL Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota se-Indonesia itu mengatakan bahwa tugas pengawasan Pilkada tahun 2020 itu tugas pengawasan yang sangat komplek, ketika pelaksanaan pilkada ditengah-tengah pandemi covid-19, tidak hanya melakukan pengawasan tahapan-tahapan yang sifatnya langsung pada soal electoral tetapi juga pengawasan diluar non electoral, seperti bagaimana melakukan pengawasan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan.

Menurut Abhan, kegiatan evaluasi ini tentu sangat penting ketika melakukan pengawasan pada tahapan pilkada yang belum pernah dialami yaitu tahapan pilkada ditengah pandemi covid-19, catatan-catatan itu penting menjadi bahan evaluasi dalam laporan dan tentunya ada beberapa hal yang dilakukan, apa yang kurang dan perlu parbaikan kedepan.

Abhan juga menegaskan ada catatan penting tentang beberapa hal seperti tentang DPT, ketika pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih menjadi sangat krusial, ternyata DPT pilkada tahun 2020 ini di 270 daerah malah turun dari jumlah DPT pileg pilpres tahun 2019, Ini menjadi catatan penting, yang betul itu DPT pileg plpres 2019 atau DPT pilkada 2020 karena ternyata jumlahnya turun, dan ini dapat dijelaskan dari hasil-hasil pengawasan.

Selanjutnya soal pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, masih ditemukan beberapa case, rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang) harus dikeluarkan, dan ini juga menjadi catatan evaluasi apa yang kurang didalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut.

Kemudian adalah pada tahapan logistik, ini menjadi persoalaan juga untuk di evaluasi ada beberapa daerah yang logistiknya kurang.

"Yang bisa dibilang agak ironis pilkada kok masih ada kasus logistik tertukar, kalau pileg masih bisa dipahami" jelasnya

Ketua Bawaslu RI ini Kembali menegaskan Ini ada persoalaan apa, karena logistik pilkada itu sudah jelas-jelas gambarnya masing-masing kabupaten berbeda masih bisa tertukar dengan kabupaten yang lain, dan ini merupakan salah satu catatan untuk dievaluasi di tahapan logistik pada pilkada 2020.

(Humas Bawaslu Klungkung)