Tanamkan Demokrasi Sejak Dini, Bawaslu Klungkung Konsolidasi dengan Pramuka Perkuat Pengawasan Partisipatif

SEMARAPURA, BAWASLU KLUNGKUNG – Demokrasi yang berintegritas tidak cukup dibangun saat masyarakat datang ke bilik suara. Jauh sebelum itu, diperlukan pendidikan karakter, literasi politik, dan keberanian untuk menolak politik uang agar generasi muda tumbuh menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Semangat inilah yang mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung menggandeng Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Klungkung dalam memperkuat pengawasan partisipatif melalui kegiatan konsolidasi demokrasi, Senin (19/10/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi demokrasi kepada generasi muda sekaligus menindaklanjuti perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran politik sejak dini, meningkatkan kemampuan menyaring informasi, serta menumbuhkan sikap tegas terhadap politik uang dan praktik politik transaksional yang berpotensi merusak kualitas demokrasi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Ida Ayu Ari Widhiyanthy, serta pengurus Kwarcab Pramuka Klungkung, Ngakan Made Kasub Sidan.

Ida Ayu Ari Widhiyanthy mengatakan, kolaborasi dengan Gerakan Pramuka merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun budaya demokrasi yang sehat, kritis, dan berintegritas. Menurutnya, pendidikan demokrasi tidak semestinya hanya diberikan menjelang Pemilu, tetapi harus ditanamkan secara berkelanjutan sejak generasi muda mulai memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

“Melalui pertemuan ini, kami ingin memperluas ruang edukasi kepemiluan kepada anggota Pramuka. Pemahaman demokrasi juga harus menyentuh generasi muda agar mereka memiliki kesadaran, kepedulian, dan keberanian untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif,” ujarnya.

Ia menegaskan, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga ditopang oleh fondasi sosial yang kuat melalui pendidikan politik. Dalam hal ini, Gerakan Pramuka memiliki posisi strategis untuk menanamkan nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, serta kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi, lanjutnya, adalah praktik politik transaksional yang dapat memengaruhi pemilih untuk menentukan pilihan berdasarkan keuntungan sesaat, bukan visi, kapasitas, dan integritas calon pemimpin.

“Demokrasi membutuhkan pemilih yang mampu menentukan pilihan secara rasional, berdasarkan visi, kapasitas, dan integritas calon pemimpin, bukan karena kepentingan sesaat. Karena itu, pendidikan politik sejak dini menjadi investasi penting agar generasi muda tumbuh sebagai pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas,” tegasnya.

Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak semata-mata diukur dari jumlah warga yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Lebih dari itu, partisipasi harus disertai kesadaran dan tanggung jawab dalam menentukan pilihan secara mandiri tanpa tekanan maupun iming-iming keuntungan tertentu.

“Partisipasi yang tinggi tentu penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah kualitas dari pilihan itu sendiri. Kita ingin demokrasi melahirkan pemimpin berkualitas melalui pemilih yang memilih berdasarkan kesadaran, bukan karena tekanan ataupun transaksi,” tambahnya.

Sementara itu, pengurus Kwarcab Pramuka Klungkung, Ngakan Made Kasub Sidan, menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menilai kerja sama dengan Bawaslu sejalan dengan upaya Gerakan Pramuka dalam memperkuat pendidikan karakter sekaligus membekali anggotanya dengan pemahaman mengenai kehidupan demokrasi.

“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari pendidikan karakter bagi anggota Pramuka. Melalui sosialisasi dan edukasi dari Bawaslu, anggota Pramuka diharapkan memahami pentingnya demokrasi serta mampu berperan sebagai pemilih pemula yang cerdas dan bertanggung jawab di masa mendatang,” ujarnya.

Ia juga memberikan ruang kepada Bawaslu Kabupaten Klungkung untuk menyampaikan materi mengenai kepemimpinan, demokrasi, dan kepemiluan kepada anggota Pramuka. Edukasi tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan generasi muda tentang pentingnya proses pemilihan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Keterbukaan Gerakan Pramuka Kwarcab Klungkung dalam membangun kolaborasi pendidikan demokrasi juga mendapat apresiasi dari Bawaslu Klungkung. Pengawasan partisipatif dinilai perlu diperkenalkan sejak dini agar generasi muda tidak hanya memahami hak pilih, tetapi juga memiliki kepedulian untuk turut menjaga kualitas penyelenggaraan demokrasi.

Generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali pengetahuan dan keberanian untuk mengenali serta menolak berbagai praktik yang berpotensi mencederai proses demokrasi, termasuk politik uang, penyebaran informasi menyesatkan, dan tekanan dalam menentukan pilihan.

Melalui kerja sama ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung berharap pengawasan partisipatif dapat semakin berkembang melalui jaringan dan berbagai kegiatan Gerakan Pramuka, termasuk pengembangan Saka Adyasta Pemilu sebagai wadah edukasi kepemiluan bagi generasi muda.

Kolaborasi tersebut menjadi investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang memiliki literasi politik, mampu menyaring informasi secara kritis, memahami pentingnya integritas Pemilu, serta berani menolak politik uang dan segala bentuk tekanan dalam menentukan pilihan.

Bagi Bawaslu Klungkung, membangun demokrasi yang berintegritas harus dimulai jauh sebelum tahapan Pemilu berlangsung. Pendidikan karakter, penguatan literasi politik, dan pembiasaan nilai kejujuran perlu ditanamkan secara berkelanjutan agar kesadaran berdemokrasi tumbuh menjadi sikap nyata dalam menggunakan hak pilih secara mandiri, sadar, dan bertanggung jawab.