Bawaslu Klungkung Tanam Fondasi Demokrasi Lewat Konsolidasi dengan BKPSDM

Semarapura, Bawaslu Klungkung — Demokrasi tidak hanya dijaga saat tahapan Pemilu berlangsung. Justru di masa non tahapan inilah fondasi demokrasi perlu diperkuat melalui kolaborasi, penguatan integritas, dan pembangunan kesadaran bersama. Berangkat dari semangat tersebut, Bawaslu Kabupaten Klungkung menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Klungkung, Kamis (6/8).

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi proaktif Bawaslu Kabupaten Klungkung untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan daerah. Melalui pendekatan "jemput bola", Bawaslu berdialog langsung dengan institusi strategis guna mendengar masukan, memahami dinamika sosial-politik, sekaligus membangun komitmen bersama dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Klungkung juga membahas rencana kerja sama kelembagaan dengan BKPSDM. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu, khususnya pada indikator indeks perjanjian kerja sama antarlembaga terkait netralitas ASN.

Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Sang Ayu Mudiasih, menegaskan bahwa pengawasan demokrasi tidak boleh berhenti pada momentum pemungutan suara semata. Menurutnya, masa di luar tahapan Pemilu merupakan waktu yang sangat penting untuk memperkuat fondasi demokrasi dan meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat, termasuk birokrasi.

"Demokrasi adalah proses yang berkelanjutan. Hari ini kami hadir di BKPSDM untuk membangun dialog. Kami ingin mendengar perspektif dari rekan-rekan di birokrasi, mendiskusikan tantangan yang ada, dan memastikan bahwa semangat netralitas serta pemahaman demokrasi tetap terjaga dengan baik," ujar Sang Ayu Mudiasih.

Anggota Bawaslu Klungkung Ida Ayu Ari Widhiyanthy menambahkan BKPSDM dipilih sebagai lokasi konsolidasi karena memiliki peran strategis dalam pembinaan aparatur sipil negara (ASN). Sebagai instansi yang mengelola sumber daya ASN, BKPSDM berperan penting dalam menjaga profesionalitas dan netralitas aparatur sebagai salah satu pilar utama demokrasi yang sehat.

Diskusi berlangsung secara interaktif dengan membahas berbagai dinamika kepegawaian yang berpotensi bersinggungan dengan isu politik. Pada kesempatan tersebut, Bawaslu juga memberikan edukasi mengenai langkah-langkah pencegahan pelanggaran yang dapat dilakukan sejak dini.

Kepala BKPSDM Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Wirawan Adi Putra, menyambut baik inisiatif Bawaslu. Menurutnya, forum tersebut menjadi langkah positif dalam membangun pemahaman dan koordinasi antara lembaga pengawas Pemilu dengan pemerintah daerah.

Terkait rencana perjanjian kerja sama, BKPSDM menyarankan agar Bawaslu Kabupaten Klungkung terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Klungkung, mengingat proses kerja sama antarlembaga dikoordinasikan oleh tim yang berada pada bagian tersebut.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung berharap mampu memetakan potensi kerawanan sejak dini, memperkuat sinergi antarlembaga, serta membangun komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Ke depan, kegiatan serupa akan terus dilaksanakan di berbagai instansi dan elemen masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan berintegritas.