Dorong Validitas Data Pemilih, Bawaslu Klungkung Ikuti Rapat Evaluasi PDPB 2026

Tabanan, Bawaslu Klungkung — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Bali dalam kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan pada (14/4).

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, Ketut Narta, yang menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai tuan rumah. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan uji petik PDPB, khususnya adanya perbedaan persepsi antara Bawaslu dan KPU terkait status pensiunan TNI/Polri dalam data pemilih.

“Masih terdapat perbedaan persepsi di lapangan, khususnya terkait data pensiunan TNI/Polri. Hal ini perlu kita samakan agar tidak menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan pengawasan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menegaskan bahwa di tengah berbagai keterbatasan, jajaran pengawas pemilu harus tetap menjalankan tugas secara maksimal.

“Keterbatasan bukan menjadi alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Kita harus tetap serius dan disiplin dalam melaksanakan pengawasan PDPB,” tegasnya.

Selanjutnya, Koordinator Divisi Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan. Ia menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan uji petik PDPB.

“Evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama. Fokus dan ketelitian dalam setiap tahapan uji petik menjadi kunci agar pengawasan berjalan optimal dan akurat,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapai kesamaan persepsi serta penguatan koordinasi antar jajaran Bawaslu, sehingga hasil pengawasan dapat menjadi dasar yang kuat dalam memastikan validitas data pemilih berkelanjutan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.