Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Klungkung Terima Kunjungan Bawaslu Provinsi Bali

Semarapura, Bawaslu Klungkung — Konsolidasi demokrasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan serta memastikan efektivitas pelaksanaan program pengawasan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Penguatan koordinasi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten menjadi penting dalam merumuskan agenda prioritas, sekaligus menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Menyikapi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung menerima kunjungan Bawaslu Provinsi Bali dalam rangka diskusi agenda strategis di Kabupaten Klungkung pada Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma; Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, I Gede Sutrawan; serta Kepala Bagian P3SPH, I Made Aji Swardhana. Turut hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, yakni I Komang Supardika, Sang Ayu Mudiasih, dan Ida Ayu Ari Widhiyanthy, serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama.

Dalam kesempatan tersebut, I Nyoman Gede Putra Wiratma mengapresiasi kinerja jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung yang dinilai telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam mendukung tugas kelembagaan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja serta memperkuat koordinasi internal agar setiap program dan agenda strategis dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata. "Kami berharap kinerja positif ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, dengan memperkuat sinergi antara jajaran komisioner dan sekretariat, sehingga Bawaslu semakin adaptif dalam menjawab tantangan pengawasan ke depan,” tambahnya

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Supardika, menyampaikan sejumlah agenda strategis, di antaranya pelaksanaan program JUMPA BERLIAN melalui aksi bersih pantai yang melibatkan stakeholder Pemerintah Kabupaten Klungkung seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

“Program JUMPA BERLIAN akan kami dorong melalui aksi bersih pantai sebagai bentuk kolaborasi nyata dengan stakeholder Pemerintah Kabupaten Klungkung, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, guna menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pengawasan partisipatif yang terintegrasi dengan kepedulian lingkungan,” ujar Supardika.

Selain itu, turut direncanakan peresmian Tebe Modern sebagai bagian dari inovasi program berbasis lingkungan yang terintegrasi dengan nilai-nilai pengawasan partisipatif. "Peresmian Tebe Modern menjadi salah satu langkah inovatif dalam menguatkan program berbasis lingkungan, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai pengawasan partisipatif agar lebih dekat dan relevan dengan kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan sinergi antara Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam merumuskan serta melaksanakan agenda strategis yang adaptif dan kolaboratif. Konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program pengawasan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Ke depan, Bawaslu Kabupaten Klungkung berkomitmen untuk terus mendorong inovasi program yang terintegrasi dengan partisipasi masyarakat dan kepedulian lingkungan. Dengan dukungan dan koordinasi yang berkelanjutan bersama Bawaslu Provinsi Bali serta stakeholder terkait, diharapkan penguatan kelembagaan dan pengawasan partisipatif dapat berjalan optimal serta semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.