Konsolidasi Demokrasi di Luar Tahapan, Bawaslu Klungkung Gandeng SMK TI Bali Global

Semarapura, Bawaslu Klungkung – Dalam rangka melaksanakan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Kabupaten Klungkung menggelar diskusi konsolidasi demokrasi bersama pimpinan SMK TI Bali Global Klungkung, pada Jumat (6/2). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya pada masa di luar tahapan Pemilu.

Diskusi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bawaslu RI agar jajaran Bawaslu di daerah aktif melakukan dialog dengan pemangku kepentingan strategis, terutama di sektor pendidikan, sebagai bagian dari upaya penguatan demokrasi yang berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Klungkung memaparkan sejumlah isu strategis yang dinilai berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi, di antaranya maraknya praktik politik uang, penyebaran informasi palsu atau hoaks, serta pentingnya menjaga netralitas aparatur negara.

Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Sang Ayu Mudiasih, menegaskan bahwa dunia pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk karakter demokratis generasi muda. Penanaman nilai-nilai demokrasi yang berintegritas sejak dini dinilai sangat penting, sehingga kolaborasi antara Bawaslu dan satuan pendidikan menjadi langkah strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, khususnya di luar tahapan.

“Lingkungan pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Ida Ayu Ari Widhiyanthy menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki mandat melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui pemetaan dan identifikasi potensi kerawanan dan pelanggaran, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Ia menambahkan bahwa pendekatan pencegahan selalu menjadi prioritas utama Bawaslu sebelum penindakan. Oleh karena itu, dengan keterbatasan sumber daya pengawas, Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan dunia pendidikan, untuk berperan aktif sebagai pengawas partisipatif serta menolak segala bentuk praktik politik uang.

Di sisi lain, I Nyoman Warsana, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMK TI Bali Global Klungkung, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan diskusi tersebut. Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan demokrasi melalui pendidikan politik yang sehat dan berintegritas di lingkungan sekolah. Menurutnya, siswa perlu dibekali pemahaman agar tumbuh menjadi warga negara yang baik dan mampu berkontribusi dalam memperkuat demokrasi.

Ia berharap nilai dan pengetahuan demokrasi yang diperoleh di sekolah tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga dapat dibagikan kepada keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga pemahaman demokrasi dapat tersebar lebih luas.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung berharap partisipasi dan kesadaran seluruh elemen masyarakat, khususnya dunia pendidikan, terus meningkat dalam menjaga dan memperkuat kualitas demokrasi, baik pada masa tahapan Pemilu maupun di luar tahapan Pemilu.