Bangun Pemilu Berintegritas, Bawaslu Klungkung Jadikan Pramuka Mitra Demokrasi

SEMARAPURA, BAWASLU KLUNGKUNG — Demokrasi yang berintegritas tidak lahir hanya dari bilik suara, tetapi dari kesadaran yang ditanamkan jauh sebelum seseorang menentukan pilihan politiknya. Berangkat dari semangat tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung menggandeng Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Klungkung untuk memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Senin (12/10/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran politik sejak dini, membentuk pemilih yang kritis terhadap informasi, serta menumbuhkan keberanian menolak politik uang dan praktik politik transaksional yang dapat mencederai kualitas demokrasi.

PKS Nomor 012/HM.07.02/K.BA-07/10/2026 tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif serta Pengembangan Saka Adyasta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Klungkung ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Supardika, bersama Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra.

Penandatanganan tersebut disaksikan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Ida Ayu Ari Widhiyanthy dan Sang Ayu Mudiasih, serta pengurus Kwarcab Pramuka Klungkung, Ngakan Made Kasub Sidan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Supardika, mengatakan bahwa kolaborasi dengan Gerakan Pramuka merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun budaya demokrasi yang sehat, kritis, dan berintegritas. Menurutnya, pendidikan demokrasi tidak cukup diberikan menjelang Pemilu, melainkan perlu ditanamkan secara berkelanjutan sejak generasi muda mulai memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memperluas ruang edukasi kepemiluan kepada anggota Pramuka. Pemahaman demokrasi juga harus menyentuh generasi muda agar mereka memiliki kesadaran, kepedulian, dan keberanian untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif,” ujar Supardika.

Ia menegaskan, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga oleh fondasi sosial yang kuat melalui pendidikan politik. Dalam hal ini, gerakan Pramuka memiliki posisi strategis untuk menanamkan nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Menurut Supardika, salah satu tantangan demokrasi yang perlu diantisipasi adalah praktik politik transaksional yang berpotensi memengaruhi pemilih untuk menentukan pilihan berdasarkan keuntungan sesaat, bukan kualitas calon pemimpin.

“Demokrasi membutuhkan pemilih yang mampu menentukan pilihan secara rasional, berdasarkan visi, kapasitas, dan integritas calon pemimpin, bukan karena kepentingan sesaat. Karena itu, pendidikan politik sejak dini menjadi investasi penting agar generasi muda tumbuh sebagai pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas,” tegasnya.

Ia menambahkan, partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak semata-mata diukur dari jumlah warga yang datang ke tempat pemungutan suara. Lebih dari itu, partisipasi harus disertai kesadaran dan tanggung jawab dalam menentukan pilihan.

“Partisipasi yang tinggi tentu penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah kualitas dari pilihan itu sendiri. Kita ingin demokrasi melahirkan pemimpin berkualitas melalui pemilih yang memilih berdasarkan kesadaran, bukan karena tekanan ataupun transaksi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai kolaborasi dengan Bawaslu sejalan dengan upaya Gerakan Pramuka dalam memperkuat pendidikan karakter dan membekali anggotanya dengan pemahaman tentang kehidupan demokrasi.

“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari pendidikan karakter bagi anggota Pramuka. Melalui sosialisasi dan edukasi dari Bawaslu, anggota Pramuka diharapkan memahami pentingnya demokrasi serta mampu berperan sebagai pemilih pemula yang cerdas dan bertanggung jawab di masa mendatang,” ujar pria yang juga menjabat Wakil Bupati Klungkung ini.

Tjok Surya juga memberikan ruang kepada Bawaslu Kabupaten Klungkung untuk menyampaikan materi mengenai kepemimpinan, demokrasi, dan kepemiluan kepada anggota Pramuka. Edukasi tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan generasi muda mengenai pentingnya proses pemilihan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Sang Ayu Mudiasih, turut mengapresiasi keterbukaan Gerakan Pramuka Kwarcab Klungkung dalam membangun kolaborasi pendidikan demokrasi. Menurutnya, pengawasan partisipatif perlu diperkenalkan sejak dini agar generasi muda tidak hanya memahami hak pilih, tetapi juga memiliki kepedulian untuk ikut menjaga kualitas penyelenggaraan demokrasi.

Generasi muda, lanjutnya, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali pengetahuan dan keberanian untuk mengenali serta menolak berbagai praktik yang berpotensi mencederai proses demokrasi.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Ida Ayu Ari Widhiyanthy, menyampaikan apresiasi kepada Gerakan Pramuka Kwarcab Klungkung atas kesempatan yang diberikan kepada Bawaslu untuk berbagi pengetahuan mengenai demokrasi dan kepemiluan.

“Kitalah yang harus mengawali agar anggota memiliki kesadaran berdemokrasi sejak dini,” kata Dayu Ari.

Melalui kerja sama ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung berharap pengawasan partisipatif dapat semakin berkembang melalui jaringan dan kegiatan Gerakan Pramuka, termasuk melalui pengembangan Saka Adyasta Pemilu sebagai wadah edukasi kepemiluan bagi generasi muda.

Kolaborasi ini juga menjadi investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang memiliki literasi politik, mampu menyaring informasi secara kritis, memahami pentingnya integritas Pemilu, serta berani menolak politik uang dan segala bentuk tekanan dalam menentukan pilihan.

Sebab, membangun demokrasi yang berintegritas tidak cukup dimulai ketika tahapan Pemilu berlangsung. Upaya tersebut harus tumbuh jauh sebelumnya, melalui pendidikan karakter, penguatan literasi politik, dan pembiasaan nilai kejujuran, hingga menjadi kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara mandiri, sadar, dan bertanggung jawab.