Bawaslu Klungkung Ikuti Evaluasi Pengelolaan Anggaran untuk Perkuat Akuntabilitas

Denpasar, Bawaslu Klungkung – Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Supardika, didampingi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama, menghadiri kegiatan evaluasi pengelolaan anggaran Bawaslu Provinsi Bali pada Senin, 12 Oktober 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat tata kelola anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.

Evaluasi tersebut membahas berbagai aspek pengelolaan anggaran, termasuk realisasi penyerapan anggaran, efektivitas penggunaan dana, serta kesesuaian antara perencanaan dan kebutuhan organisasi. Pembahasan juga menyoroti keterbatasan anggaran perjalanan dinas pengawasan serta kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Kadek Rudiani, mengapresiasi pelaksanaan evaluasi tersebut. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencegah penyalahgunaan anggaran. Selain itu, Kesbangpol Provinsi Bali mulai menyiapkan proposal penganggaran untuk mendukung persiapan tahapan pemilu mendatang.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan kelembagaan. Melalui evaluasi tersebut, jajaran Bawaslu diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar penggunaan anggaran semakin tepat sasaran dan mendukung kebutuhan operasional pengawasan.

Melalui kegiatan evaluasi ini, Bawaslu Provinsi Bali mendorong seluruh jajaran untuk menindaklanjuti hasil pembahasan melalui perencanaan yang lebih terukur dan berorientasi pada kebutuhan organisasi. Optimalisasi penyerapan anggaran tidak hanya berfokus pada pencapaian persentase realisasi, tetapi juga pada efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu secara profesional, transparan, dan akuntabel.