Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Klungkung Audiensi dengan Wakil Bupati: Perkuat Sinergi dan Dukungan Pemkab untuk Ekosistem Pengawasan Pemilu

1

Semarapura, Bawaslu Klungkung – Dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan, mengoptimalkan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu, serta mendorong percepatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai payung hukum kolaborasi lintas sektor, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan audiensi bersama Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, pada Kamis (19/11/2026). Audiensi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan keberlanjutan program pengawasan partisipatif, khususnya pada masa non-tahapan Pemilu.

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Supardika, didampingi Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Ida Ayu Ari Widhiyanthy, Sang Ayu Mudiasih, Koordinator Sekretariat, Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama, serta jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Supardika, menyampaikan maksud dan tujuan audiensi sekaligus mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Klungkung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Bawaslu. Apresiasi secara khusus disampaikan atas dukungan fasilitas gedung kantor dan kendaraan operasional yang selama ini menunjang aktivitas Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, termasuk ruang kolaborasi dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung atas dukungan dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin. Dukungan fasilitas gedung dan kendaraan operasional sangat membantu pelaksanaan tugas kelembagaan Bawaslu. Melalui audiensi ini, kami juga ingin menyampaikan perkembangan kondisi kelembagaan serta berbagai kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan selama masa non-tahapan," ungkap Supardika.

Ia juga menekankan pentingnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepahaman antara Bawaslu dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai landasan formal dalam mengakomodasi berbagai bentuk kolaborasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Selama ini, Bawaslu telah menjalin berbagai kolaborasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Namun, diperlukan payung hukum yang jelas agar kerja sama tersebut dapat terakomodasi secara formal dan berkelanjutan. Kami juga berharap sinergi ini dapat memperkuat sosialisasi netralitas ASN, pendidikan politik masyarakat, serta pengawasan partisipatif," tambahnya.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama, turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, khususnya dalam menunjang kebutuhan operasional kelembagaan. Ia juga menyampaikan bahwa berbagai kegiatan Bawaslu pada masa non-tahapan, termasuk sosialisasi pendidikan pengawasan partisipatif dan pencocokan data pemilih, membutuhkan dukungan serta koordinasi lintas sektor.

Sementara itu, Wakil Bupati Klungkung menyambut baik audiensi dan mengapresiasi kolaborasi yang selama ini telah berjalan antara Bawaslu dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Ia mendorong agar sinergi tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan, termasuk melalui percepatan proses PKS atau Nota Kesepahaman.

"Kolaborasi dan sinergi yang selama ini sudah berjalan perlu terus dilanjutkan. Mengingat Bawaslu juga sering berkoordinasi dan bekerja sama dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, maka proses perjanjian kerja sama ini perlu didorong agar dapat segera ditindaklanjuti," ungkap Wakil Bupati.

Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Sang Ayu Mudiasih dan Ida Ayu Ari Widhiyanthy, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Klungkung, khususnya dalam menunjang kegiatan pengawasan, pendidikan politik masyarakat, serta penyebarluasan informasi kepemiluan melalui Diskominfo.

"Kami mengapresiasi dukungan pemerintah daerah selama ini. Harapannya, sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat melalui perjanjian kerja sama resmi sehingga pelaksanaan program Bawaslu pada masa non-tahapan dapat berjalan lebih optimal," ungkap keduanya.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam memperkuat koordinasi dan hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Melalui dukungan dan kerja sama lintas sektor, berbagai program pengawasan pada masa non-tahapan diharapkan dapat berjalan lebih optimal, khususnya dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat, menjaga netralitas ASN, serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.Sinergi yang terbangun bukan sekadar kolaborasi kelembagaan, melainkan komitmen bersama untuk menjaga kualitas demokrasi dan memperkuat pengawasan partisipatif di Kabupaten Klungkung.

Humas Bawaslu Klungkung

Tag
Berita