Siapkan Kebutuhan Tahapan Pemilu, Bawaslu Klungkung Evaluasi Tata Kelola Keuangan
|
SEMARAPURA, BAWASLU KLUNGKUNG - Pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga dari ketepatan penggunaan, kepatuhan terhadap aturan, serta manfaatnya dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Berangkat dari komitmen tersebut, Bawaslu Kabupaten Klungkung menggelar Rapat Pengelolaan Administrasi Keuangan Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Nyoman Gede Putra Wiratma, Plt. Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali I Gede Adi Putrayasa, Kasubbid Akun Keuangan Daerah Kabupaten Klungkung Made Indi Juni Kurniasih, Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Supardika, Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Ida Ayu Ari Widhiyanthy dan Sang Ayu Mudiasih, serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama, di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Supardika menyampaikan bahwa rapat pengelolaan administrasi keuangan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 16 kali sepanjang tahun 2026. Rapat kali ini menjadi pertemuan terakhir dari seluruh rangkaian rapat yang telah direncanakan.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat secara berkala menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai target, baik dari sisi laporan keuangan, capaian output, maupun kesesuaian antara target dan realisasi anggaran. “Secara umum, seluruh agenda rapat yang direncanakan telah terlaksana,” kata Supardika.
Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Nyoman Gede Putra Wiratma menyampaikan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Bawaslu Kabupaten Klungkung tidak menghadapi persoalan berarti. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dipertahankan melalui pengelolaan anggaran yang cermat, sekaligus mendorong lahirnya inovasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyusun perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan tahapan Pemilu. Terlebih, pada Juni 2027 mendatang direncanakan mulai dilaksanakan proses rekrutmen badan ad hoc. Oleh karena itu, penyusunan anggaran perlu dirancang secara adaptif berdasarkan tahapan dan kebutuhan pelaksanaan tugas ke depan.
“Kita harap bisa merancang anggaran untuk optimalisasi kinerja,” kata Putra Wiratma.
Sementara itu, Kasubbid Akun Keuangan Daerah Kabupaten Klungkung Made Indi Juni Kurniasih menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus berpedoman pada tiga prinsip utama, yakni kepatuhan, akuntabilitas, dan efisiensi. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar setiap transaksi belanja disertai bukti pendukung yang disimpan dan dihimpun dalam dokumen pertanggungjawaban. Kelengkapan administrasi tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan laporan keuangan, termasuk memastikan setiap tahapan dalam siklus pelaporan keuangan dilaksanakan secara tertib dan tepat.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali I Gede Adi Putrayasa turut menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Klungkung karena telah menuntaskan seluruh rangkaian rapat yang direncanakan. Ia mendorong agar pengelolaan anggaran terus dimaksimalkan melalui optimalisasi realisasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kebutuhan organisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama menjelaskan bahwa sumber pendapatan Bawaslu Kabupaten Klungkung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta hibah. Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran dilaksanakan secara ketat, sementara pengelolaan anggaran Bawaslu Kabupaten Klungkung masih berada dalam koordinasi dan pengelolaan yang menginduk pada Bawaslu Provinsi Bali.
Melalui rapat ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas administrasi dan pengelolaan keuangan. Tuntasnya 16 kali rapat sepanjang tahun 2026 menjadi bagian dari upaya memastikan setiap anggaran dikelola secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung optimalisasi kinerja pengawasan Pemilu pada masa mendatang.