Bawaslu Klungkung Ikuti Launching Rumah Kebijakan, Perkuat Budaya Kerja Berbasis Data-Bukti

SEMARAPURA, BAWASLU KLUNGKUNG – Kebijakan yang kuat tidak lahir dari keputusan yang terburu-buru, melainkan dari proses analisis yang mendalam, data yang valid, serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berangkat dari semangat tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia meluncurkan Rumah Kebijakan sebagai langkah strategis untuk membangun budaya perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan kelembagaan Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten Klungkung turut mengikuti kegiatan Launching Rumah Kebijakan Bawaslu RI yang diselenggarakan secara daring oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbang Diklat) Bawaslu RI, Kamis (5/11/2026). Bawaslu Klungkung diwakili oleh Koordinator Sekretariat Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama bersama staf sekretariat.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, dalam arahannya menegaskan bahwa Rumah Kebijakan diharapkan menjadi jembatan perubahan paradigma kerja Bawaslu, dari pola kerja yang selama ini cenderung reaktif menuju perumusan kebijakan yang lebih sistematis, terukur, dan berlandaskan bukti.

Menurutnya, setiap kebijakan yang dihasilkan Bawaslu memiliki dampak luas terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, mulai dari tingkat pusat hingga pengawas di tempat pemungutan suara (TPS), termasuk pengawas pemilu luar negeri. Karena itu, setiap keputusan kelembagaan harus didukung data yang valid, mutakhir, dan komprehensif.

Rumah Kebijakan dirancang sebagai think tank internal Bawaslu yang menyediakan ruang kolaborasi dalam mengidentifikasi persoalan, mengembangkan gagasan, melakukan kajian, hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan. Pengembangannya mencakup lima ruang utama, yakni Dapur Kebijakan, Laboratorium Kebijakan, Klinik Kebijakan, Kamar Kebijakan, dan Pojok Kebijakan.

Melalui lima ruang tersebut, Bawaslu diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan, meningkatkan kapasitas analis kebijakan, sekaligus membangun repositori pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Bawaslu di Indonesia.

Dalam pemaparannya, narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Haris Faozan, menekankan pentingnya menjaga objektivitas dan independensi analisis kebijakan. Analis kebijakan dituntut tidak hanya mampu menyusun kajian secara metodologis, tetapi juga berani menyampaikan fakta, termasuk risiko dan alternatif kebijakan yang mungkin tidak selalu sejalan dengan preferensi pimpinan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas INAKI, Marcelino Pandin, menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan harus melalui kajian komprehensif dengan memperhatikan persoalan, data pendukung, serta tujuan rekomendasi yang ingin dicapai. Produk yang dihasilkan dapat berupa telaah staf, policy brief, policy paper, hingga naskah urgensi sebagai landasan penyusunan regulasi.

Rumah Kebijakan juga diarahkan untuk menghasilkan sedikitnya 12 dokumen policy brief dan empat dokumen policy paper setiap tahun, disertai pengembangan repositori kebijakan yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja Bawaslu secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Peluncuran Rumah Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Bawaslu. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, nilai IKK Bawaslu tercatat sebesar 80,10 atau berada dalam kategori baik. Meski demikian, peningkatan kualitas dokumen pendukung dan penguatan proses analisis kebijakan masih menjadi perhatian untuk mendorong capaian yang lebih optimal.

Partisipasi Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman jajaran sekretariat terhadap arah pengembangan kelembagaan, khususnya dalam membangun tata kelola organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis pengetahuan.

Ke depan, Rumah Kebijakan diharapkan tidak hanya menjadi ruang penyusunan rekomendasi di tingkat pusat, tetapi juga membuka peluang bagi jajaran Bawaslu daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan, pengalaman, serta praktik baik sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kelembagaan.

Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak sekadar menjawab kebutuhan organisasi, tetapi juga mampu memperkuat kualitas pengawasan dan menjaga integritas demokrasi secara berkelanjutan.