Bawaslu Klungkung Ikuti Rakor Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu-Masyarakat Sipil di Jakarta

Semarapura, Bawaslu Klungkung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung menghadiri kegiatan ‘Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat Sipil’ yang diselenggarakan pada Minggu hingga Selasa, 21–23 Desember 2025, di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Ida Ayu Ari Widhiyanty dan Sang Ayu Mudiasih, didampingi staf sekretariat.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja bersama Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda dan Lolly Suhenty. Hadir pula Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, jajaran deputi, tenaga ahli Bawaslu RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, Deputi Administrasi, Deputi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perwakilan berbagai lembaga mitra.

Kegiatan pembukaan secara resmi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Bawaslu, dan doa bersama, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam sambutannya menegaskan pentingnya pemilu yang berkeadilan dan inklusif sebagai fondasi demokrasi dan puncak kedaulatan rakyat. “Kualitas pemilu sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menjamin rasa aman, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh warga negara, khususnya perempuan dan anak,” kata Arifah.

Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menyampaikan bahwa pemilu yang demokratis membutuhkan sumber daya manusia yang kooperatif dan adaptif terhadap teknologi digital. Ia menekankan bahwa kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran strategis bagi perempuan pengawas pemilu sebagai pilar utama atau srikandi pengawasan, untuk memperkuat integritas, kesetaraan gender, inklusivitas disabilitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan bahwa seluruh proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu harus berbasis pada prinsip pemilu inklusif, anti kekerasan, dan transformasi digital. Ia mendorong para perempuan pengawas pemilu untuk aktif menyuarakan gagasan dan berdialog guna memperkuat peran perempuan dalam pengawasan pemilu. Rahmat Bagja juga menargetkan keterwakilan perempuan dalam jajaran pengawas pemilu dapat mencapai 30 persen pada Pemilu 2029, serta menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang sensitif gender dan setara.

Acara dilanjutkan dengan pembukaan simbolis melalui pemukulan gong, serta penyampaian materi utama oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi yang menyoroti pemilu berkeadilan dan inklusif, perlindungan perempuan dan anak dalam pemilu, serta pemilu sebagai ruang pemenuhan hak konstitusional seluruh warga negara.

Dalam rangka memperkuat sinergi, Bawaslu RI juga melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan sejumlah mitra strategis, yaitu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, Kalyanamitra, dan Koalisi Perempuan Indonesia, yang ditandai dengan penandatanganan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan pemberian plakat sebagai bentuk apresiasi.

Rangkaian kegiatan diisi dengan berbagai materi dari narasumber nasional, antara lain Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda; Badikenita Br Sitepu dari Kaukus Perempuan Parlemen RI yang membahas keterwakilan perempuan dan kualitas demokrasi; Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor yang memaparkan temuan dan pola kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu; Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia; perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sylvana Maria Apitule; akademisi AIPI FEB UI Mayling Oey Gardiner yang menyoroti peran dan kebutuhan lansia dalam pemilu; Septiaji Eko Nugroho dari Mafindo terkait dampak kecerdasan buatan dan mitigasi deepfake dalam pemilu; serta Yohan Wahyu dari Litbang Kompas mengenai peran media dalam membangun narasi pemilu inklusif dan anti kekerasan.

Peserta kemudian mengikuti kelas tematik sesuai minat, yakni Kelas Kepemimpinan, Kelas Disabilitas, dan Kelas AI Digital. Pada Kelas Disabilitas, dibahas identifikasi persoalan tahapan pemilu bagi kelompok rentan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara, serta pentingnya pemanfaatan data pemilih DPT, DPTb, dan DPK oleh Bawaslu.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian hasil pleno dan rekomendasi, hiburan kesenian daerah yang menampilkan Tarian Bali, serta penutupan resmi oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Acara penutupan diakhiri dengan menyanyikan lagu “Padamu Negeri” dan sesi foto bersama seluruh peserta.

Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung berkomitmen untuk terus memperkuat peran perempuan pengawas pemilu, mendorong pengawasan pemilu yang inklusif, responsif gender, ramah disabilitas, serta bebas dari kekerasan demi terwujudnya demokrasi yang berkeadilan.