Bawaslu Klungkung Matangkan Persiapan P2P, Dorong Generasi Muda Jadi Pengawas Partisipatif

Semarapura, Bawaslu Klungkung — Semangat memperkuat pengawasan partisipatif terus digaungkan. Bawaslu Kabupaten Klungkung menegaskan kesiapan penuh dalam menyukseskan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026, usai mengikuti rapat persiapan yang digelar oleh Bawaslu Bali di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana, Selasa (5/5).

Rapat dipimpin oleh anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, dan dihadiri jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Bali. Dari Klungkung, hadir anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Sang Ayu Mudiasih, bersama staf PIC P2P.

Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa P2P merupakan program strategis Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu, yang bertujuan membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan demokrasi. Antusiasme peserta rapat mencerminkan komitmen kuat untuk menghadirkan pelaksanaan P2P yang inovatif dan efektif.

Berbagai strategi dibahas, mulai dari penyusunan materi yang interaktif dan tidak monoton, penggunaan metode pre-test dan post-test berbasis modul dari Bawaslu RI, hingga pentingnya kemampuan narasumber dalam menyampaikan materi secara menarik. Peserta P2P nantinya juga diharapkan menjadi perpanjangan informasi kerja-kerja Bawaslu, aktif dalam sosialisasi, serta mampu mengedukasi komunitasnya tentang kelembagaan Bawaslu dan nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, kader P2P berpotensi menjadi tenaga adhoc pada tahapan pemilu mendatang, sehingga pemahaman materi menjadi kunci utama.

Sang Ayu Mudiasih menyampaikan bahwa pelaksanaan P2P di Klungkung akan digelar di Kantor KNPI Klungkung dengan melibatkan 20 peserta. “Kami akan menghadirkan materi yang menarik, termasuk ice breaking dan games agar peserta lebih aktif dan tidak jenuh,” ujarnya. Untuk meningkatkan motivasi, Bawaslu Klungkung juga menggandeng BPD Bali dalam pemberian hadiah bagi peserta terbaik.

Mengusung motto “Terbentuk, Berfungsi, Bergerak”, keberhasilan P2P sangat bergantung pada dukungan penuh Bawaslu dalam pembinaan kader.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana, Made Widiastra, menegaskan kesiapan daerahnya sebagai penyelenggara P2P. “Kami telah melakukan persiapan matang, termasuk koordinasi dengan sekolah-sekolah sesuai kriteria usia peserta. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan P2P,” ungkapnya.

Rapat juga menghasilkan sejumlah masukan strategis, seperti fleksibilitas durasi kegiatan, efisiensi waktu, serta penggunaan pendekatan humanis dalam penyampaian materi. Dukungan audio visual juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman peserta.

Program P2P dijadwalkan kick off pada 12 Mei 2026 dengan komposisi peserta yang inklusif. Menariknya, pasca pelatihan, setiap daerah didorong membentuk komunitas kader P2P sebagai wadah keberlanjutan gerakan pengawasan partisipatif di masyarakat.

Dengan persiapan yang matang dan kolaborasi lintas daerah, P2P 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi pengawas partisipatif yang aktif, kritis, dan berintegritas dalam menjaga kualitas demokrasi.