Bawaslu Klungkung Perkuat Reformasi Birokrasi, Dorong Penerapan Manajemen Talenta ASN

SEMARAPURA, BAWASLU KLUNGKUNG — Reformasi birokrasi tidak cukup hanya berhenti pada perubahan sistem, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas kinerja, pengelolaan sumber daya manusia, serta pelayanan publik yang semakin efektif. Semangat tersebut menjadi fokus Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam rapat implementasi Reformasi Birokrasi yang digelar di ruang rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Rabu (23/9/2026).

Rapat tersebut menjadi forum untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk membahas penerapan manajemen talenta bagi aparatur. Bawaslu Klungkung turut menggali masukan dari Bawaslu Provinsi Bali dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Klungkung mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Supardika, mengatakan rapat tersebut penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarinstansi.

“Rapat implementasi Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja,” ujar Supardika.

Ia menambahkan, Bawaslu Klungkung membutuhkan saran dan masukan dari Bawaslu Provinsi Bali maupun BKPSDM Kabupaten Klungkung, khususnya mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi. Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah penerapan manajemen talenta.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali, I Gusti Ketut Kartika, menilai rapat koordinasi menjadi ruang penting untuk bertukar pengalaman dan menyelaraskan sistem kerja antarlembaga.

“Dalam implementasi Reformasi Birokrasi, rekan-rekan perlu memperhatikan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi. Bagaimana caranya agar delapan area perubahan tersebut menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan,” kata Gusti Kartika.

Menurutnya, implementasi Reformasi Birokrasi pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kinerja sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kabid Penilaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Klungkung, Ni Wayan Suastini, menyampaikan sejumlah hal yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam implementasi Reformasi Birokrasi.

Prioritas tersebut meliputi membangun komitmen dan budaya kerja untuk mendukung perubahan birokrasi, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terkait manajemen talenta, Suastini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menjalin kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah daerah juga telah memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Staf BKPSDM Kabupaten Klungkung, I Gede Eka Sandiyasa, menambahkan bahwa pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dilakukan melalui kerja sama dengan BKN. Proses monitoring dilakukan melalui SIMATA BKN, sementara Pemkab Klungkung membagi penilaian ke dalam sembilan box atau klaster.

“Beberapa sistem penilaian sudah berdasarkan indikator-indikator dari BKN,” jelas Eka.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama, memaparkan pentingnya manajemen talenta dalam mendukung pengelolaan ASN.

Ia menjelaskan, dalam prioritas nasional terdapat tantangan sekaligus arah kebijakan terkait manajemen talenta, terutama dalam mewujudkan sumber daya manusia aparatur sebagai fondasi Indonesia Emas. Salah satu arah kebijakannya adalah penguatan sistem merit dan manajemen talenta nasional.

“Dalam konteks ASN, manajemen talenta berarti sistem pengelolaan karier yang bertujuan mengidentifikasi, mengembangkan, mempertahankan, dan menempatkan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, potensi, serta integritas,” jelasnya.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta diharapkan dapat memastikan organisasi pemerintah memiliki talenta terbaik untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Saat ini, Bawaslu, khususnya Bawaslu Bali, tengah menyusun sistem dan tata laksana penerapan manajemen talenta. Karena itu, pertukaran pengalaman dan masukan dari BKPSDM Kabupaten Klungkung dinilai penting sebagai bagian dari proses penyusunan tersebut.

Melalui rapat ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung berharap implementasi Reformasi Birokrasi tidak hanya menjadi pemenuhan administratif, tetapi benar-benar mampu membangun tata kelola organisasi yang lebih efektif, akuntabel, adaptif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.