Bawaslu Klungkung Terima Supervisi dan Monitoring Administrasi-Kepegawaian dari Provinsi

Semarapura, Bawaslu Klungkung — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung menerima Supervisi dan Monitoring dari Bawaslu Provinsi Bali terkait langkah-langkah akhir tahun, persiapan pemeriksaan BPK RI, administrasi kepegawaian, dan penggunaan aplikasi Srikandi, Selasa (4/11), di Kantor Sekretariat Bawaslu Klungkung.

Kegiatan supervisi dan monitoring dipimpin oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, didampingi oleh Kabag Administrasi Bawaslu Bali, I Gusti Ketut Kartika.

Dalam arahannya, Wiratma mengapresiasi kinerja Bawaslu Klungkung yang dinilai baik dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Ia menyebut, berdasarkan laporan yang diterimanya, serapan anggaran Bawaslu Klungkung telah mencapai 87 persen.

“Jangan takut disupervisi atau dimonitoring, karena ini bagian dari kewajiban. Asalkan semua data dan berkas sudah disusun rapi, maka prosesnya akan berjalan lancar,” ujar Wiratma.

Ia juga meminta seluruh staf untuk saling membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) agar dapat tertata dengan baik. Lebih lanjut disampaikan, seluruh kegiatan diharapkan selesai pada 23 Desember 2025, dan penggunaan anggaran akan kembali dimulai 4 Januari 2026.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Klungkung, I Komang Supardika, menyambut baik kegiatan supervisi dan monitoring tersebut. Pihaknya menyatakan siap diaudit oleh BPK RI karena seluruh penggunaan anggaran telah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Kami siap diaudit. Mudah-mudahan semua proses pemeriksaan berjalan aman dan lancar. Harapan kami, pada akhir tahun nanti, target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.

Kabag Administrasi Bawaslu Bali, I Gusti Ketut Kartika, menambahkan bahwa Bali akan menjadi salah satu daerah sampel audit BPK RI, dengan periode pemeriksaan hingga bulan Oktober 2025. Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administrasi dan kepegawaian.

“Masing-masing pegawai agar memiliki berkas kepegawaian tersendiri sehingga data kita lengkap. Kita harus siap diaudit BPK RI, semoga semua berjalan lancar tanpa kendala,” ucapnya.

Di sisi lain, Koordinator Sekretariat Bawaslu Klungkung, Ni Made Rusmini, menjelaskan bahwa Bawaslu Klungkung telah menerapkan Aplikasi Srikandi sejak September 2025. Ia juga menyatakan kesiapan jajaran sekretariat dalam menghadapi pemeriksaan BPK RI.

Turut hadir saat supervisi dan monitoring Anggota Bawaslu Klungkung Ida Ayu Ari Widhiyanty dan Sang Ayu Mudiasih, serta jajaran staf Bawaslu Provinsi Bali dan staf Bawaslu Klungkung.