Hadir di Paripurna LKPJ, Bawaslu Klungkung Perkuat Peran Kelembagaan dalam Mengawal Akuntabilitas

Semarapura, Bawaslu Klungkung — Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tidak hanya diukur dari capaian pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana prosesnya berlangsung transparan dan terbuka terhadap pengawasan. Di tengah berbagai tantangan seperti pengelolaan sampah, keterbatasan infrastruktur, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan fungsi pengawasan menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, DPRD Kabupaten Klungkung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Sabha Nawa Natya, Rabu (25/3).

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Sang Ayu Mudiasih, sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam memperkuat pengawasan partisipatif dan memastikan prinsip transparansi tetap terjaga dalam setiap proses pemerintahan.

Dalam penyampaiannya, Bupati Klungkung I Made Satria menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. “Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” ujar Bupati Satria.

Secara makro, kinerja pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun demikian, sejumlah tantangan strategis masih perlu mendapat perhatian serius, khususnya dalam pengelolaan sampah, pemerataan infrastruktur terutama di Nusa Penida, serta optimalisasi PAD.

Kehadiran Bawaslu dalam forum ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya terbatas pada tahapan pemilu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan pengawasan yang kuat dan partisipatif, diharapkan setiap kebijakan publik dapat berjalan sesuai prinsip demokrasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.