Kesekretariatan Solid, Bawaslu Klungkung Optimistis Jalankan Agenda Pengawasan 2026

Semarapura, Bawaslu Klungkung – Bawaslu Kabupaten Klungkung menggelar Rapat Koordinasi Internal terkait pembahasan Program Kerja Tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Klungkung, pada Senin (5/1/2026). Rapat ini menjadi momentum awal penguatan sinergi internal dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan ke depan.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung yang baru, Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Sang Ayu Mudiasih dan Ida Ayu Widhiyanthy, serta diikuti oleh seluruh staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung.

Rapat diawali dengan pembahasan tata kelola kesekretariatan. Dalam arahannya, Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama menekankan pentingnya sinergi antar divisi di lingkungan sekretariat. Ia mengarahkan agar setiap staf tidak hanya bekerja sesuai tugas pokoknya, tetapi juga memiliki pemahaman lintas divisi guna meningkatkan kompetensi dan pengetahuan teknis sebagai bagian dari upaya memajukan kinerja kesekretariatan secara menyeluruh.

Selanjutnya, Sang Ayu Mudiasih selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) menyampaikan bahwa program pengawasan pada tahun 2026 akan tetap berlanjut. Beberapa agenda yang direncanakan antara lain sosialisasi pengawasan partisipatif ke sekolah-sekolah sebagai upaya edukasi bagi calon pemilih pemula, serta sosialisasi kepada komunitas masyarakat. Selain itu, direncanakan pula agenda kolaborasi podcast dengan sejumlah instansi, salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai media edukasi kepemiluan.

Dalam arahannya, Sang Ayu Mudiasih juga mendorong agar setiap divisi dapat saling berkolaborasi, khususnya dengan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), untuk ikut serta dalam sosialisasi produk hukum terbaru. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahan praktik politik uang (money politics) serta aturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Edukasi pencegahan harus disampaikan dengan cara yang relevan dan mudah dipahami masyarakat. Oleh karena itu, selain sosialisasi tatap muka, Bawaslu Kabupaten Klungkung juga akan mengoptimalkan media digital melalui pembuatan video-video pendek yang edukatif dan mengikuti tren media sosial,” ujar Sang Ayu Mudiasih.

Melalui konten video singkat tersebut, diharapkan pesan-pesan pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran, serta nilai-nilai demokrasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya generasi muda, sejalan dengan strategi komunikasi publik Bawaslu Kabupaten Klungkung.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi PPPS, Ida Ayu Ari Widhiyanthy, menyampaikan arahan terkait program kerja di divisinya. Ia menjelaskan rencana penyusunan buku yang memuat arsip penyelesaian sengketa proses Pemilu di Kabupaten Klungkung sejak periode tahun 2014. Selain itu, Divisi PPPS juga akan melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data partai politik bersama KPU Kabupaten Klungkung.

Pada kesempatan yang sama, Sang Ayu Mudiasih menambahkan bahwa Bawaslu Kabupaten Klungkung juga berencana untuk bersurat kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung guna memperoleh kesempatan melakukan sosialisasi kepada calon pemilih pemula di tingkat SMP se-Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari penguatan pendidikan demokrasi sejak dini.

Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi internal ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung akan segera menyusun langkah-langkah operasional serta penjadwalan program kerja tahun 2026 secara terukur dan berkelanjutan. Seluruh jajaran diharapkan dapat mengimplementasikan hasil rapat melalui penguatan kolaborasi lintas divisi, optimalisasi peran kesekretariatan, serta inovasi program edukasi dan pencegahan, baik secara langsung maupun melalui media digital, guna mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang partisipatif, profesional, dan berintegritas di Kabupaten Klungkung.