Demokrasi, Kependudukan, dan Literasi Keuangan: Satu Ruang Edukasi di SMKN 1 Klungkung

Semarapura – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan Sosialisasi Demokrasi bersama SMK Negeri 1 Klungkung pada Rabu, 5 Februari 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Supardika, didampingi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Sang Ayu Mudiasih dan Ida Ayu Ari Widhiyanthy.

Sosialisasi yang berlangsung di Aula SMKN 1 Klungkung ini menyasar siswa kelas X dan XI sebagai bagian dari upaya penanaman nilai-nilai demokrasi sejak dini. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Klungkung, Sri Rejeki, bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, I Gede Wiraguna.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor, dengan melibatkan tiga lembaga dalam satu ruang edukasi. Selain Bawaslu Kabupaten Klungkung, turut hadir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klungkung yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan (PIAK), Putu Agus Pradnyana, serta BPD Bali Cabang Klungkung yang diwakili oleh Kak Yunita dan Kak Rambi.

Tiga lembaga ini berkolaborasi dalam satu agenda sosialisasi yang memadukan edukasi demokrasi, Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta literasi keuangan.
Materi awal disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Sang Ayu Mudiasih, yang menjelaskan tentang tiga penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta syarat-syarat memperoleh hak pilih sebagai warga negara. Ia menegaskan bahwa pemahaman kepemiluan merupakan fondasi penting dalam membangun kesadaran demokrasi sejak usia sekolah.

Selanjutnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Supardika, memaparkan sejarah singkat terbentuknya Bawaslu serta peran strategis pengawasan pemilu dalam menjaga integritas demokrasi. Dalam penyampaiannya, ia menekankan bahwa penanaman nilai demokrasi harus dimulai dari dunia pendidikan. “Menanamkan nilai demokrasi sejak bangku sekolah adalah investasi peradaban. Dari siswa hari ini, akan lahir pemimpin masa depan yang berintegritas,” ujarnya.

Materi kemudian dilanjutkan oleh Putu Agus Pradnyana dari Disdukcapil Kabupaten Klungkung yang menyampaikan pentingnya perekaman e-KTP serta pengenalan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan di era digital. Ia menegaskan, “Perekaman e-KTP dan IKD adalah pintu masuk utama akses layanan publik dan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi.”

Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Ida Ayu Ari Widhiyanthy, menyampaikan materi tentang sanksi hukum terhadap praktik politik uang (money politics), sekaligus mengajak para siswa untuk berperan aktif sebagai agen pengawasan dan agen perubahan. “Menolak politik uang bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral. Anak muda harus menjadi agen perubahan di lingkungannya,” tegasnya.

Sesi berikutnya diisi oleh Kak Rambi dari BPD Bali Cabang Klungkung yang memberikan edukasi literasi keuangan, mulai dari pengenalan lembaga perbankan hingga produk-produk perbankan sederhana seperti tabungan, deposito (simpanan berjangka), investasi, serta pinjaman atau kredit. Ia menegaskan bahwa, “Memahami bank dan produk perbankan sejak dini adalah bekal kemandirian ekonomi generasi muda di masa depan.”

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara siswa dan para narasumber yang berlangsung dinamis dan partisipatif. Para siswa aktif mengajukan pertanyaan serta menyampaikan pandangan, mencerminkan antusiasme dan ketertarikan mereka terhadap isu demokrasi, kependudukan, dan literasi keuangan.

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti bahwa penguatan demokrasi tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus dibangun melalui sinergi antar lembaga dan dunia pendidikan. Sosialisasi ini tidak hanya menanamkan pemahaman tentang kepemiluan, kependudukan, dan keuangan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan yang beretika, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan publik. Dari SMKN 1 Klungkung, benih-benih demokrasi ditanam—untuk tumbuh menjadi kekuatan peradaban yang menjaga masa depan Kabupaten Klungkung dan Indonesia.