Edukasi Kerawanan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif, Pemilih Pemula SMAN 2 Semarapura Tunjukkan Antusiasme

Semarapura – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung melaksanakan Sosialisasi Program Pengawasan Partisipatif dan Kerawanan Pemilu terkait perekaman KTP elektronik kepada siswa-siswi Kelas XI B SMAN 2 Semarapura, Selasa (13/1/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Supardika, Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Sang Ayu Mudiasih, Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPS), serta didampingi oleh jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung.

Mengawali materi sosialisasi, Sang Ayu Mudiasih memaparkan pemetaan kerawanan Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pemilih pemula. Ia menekankan pentingnya perekaman KTP elektronik bagi siswa-siswi yang telah berusia 17 tahun sebagai syarat utama untuk memperoleh hak pilih dalam Pemilu.

“Perekaman KTP elektronik menjadi langkah awal agar adik-adik memiliki hak konstitusional sebagai pemilih dan dapat berpartisipasi aktif dalam demokrasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sang Ayu juga menjelaskan tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Secara khusus, ia menguraikan tugas dan kewenangan Bawaslu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang meliputi pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu.

Sesi sosialisasi berlangsung interaktif dengan sejumlah pertanyaan dari siswa. Beberapa hal yang dibahas antara lain kategorisasi pelanggaran Pemilu yang terdiri dari ringan, sedang, dan berat, serta sanksi berupa teguran, penonaktifan, hingga pemberhentian. Terkait politik uang, dijelaskan bahwa baik pihak yang memberi maupun menerima dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sesi tanya jawab, Sang Ayu Mudiasih menjelaskan bahwa Anggota Bawaslu tetap memiliki hak pilih sebagai warga negara. “Sementara itu, pihak yang tidak memiliki hak pilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain anggota TNI, Polri, serta warga binaan atau tahanan,” jelasnya.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjaga netralitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik serta dilarang berkampanye, memihak, atau terlibat dalam kegiatan yang menguntungkan maupun merugikan salah satu peserta Pemilu. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN tersebut dapat dikenai sanksi administratif hingga sanksi disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pada sesi tanya jawab, Sang Ayu Mudiasih menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap diperbolehkan mengikuti tahapan Pemilu, termasuk menghadiri kegiatan kampanye. “Namun, ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan, tidak menggunakan atribut kedinasan, serta tidak melakukan tindakan apa pun yang bertentangan dengan asas netralitas ASN,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung berharap siswa-siswi sebagai pemilih pemula dapat semakin memahami pentingnya hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, mampu mengenali berbagai potensi kerawanan Pemilu, serta memiliki kesadaran untuk menolak segala bentuk pelanggaran Pemilu. Edukasi sejak dini ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kritis, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi.

Sesi sosialisasi kemudian ditutup dengan dokumentasi bersama, dimana siswa-siswi SMAN 2 Semarapura bersama Pimpinan Bawaslu Kabupaten Klungkung secara serempak meneriakkan jargon "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”. Momen ini menjadi simbol antusiasme dan komitmen siswa-siswi untuk berperan aktif sebagai pengawas partisipatif, sekaligus wujud dukungan nyata dalam mengawal Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.