Bawaslu Klungkung Hadiri Rakor Evaluasi IIPP 2025, Dorong Penguatan Integritas Parpol

Klungkung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung melalui Anggota Bawaslu Klungkung, Sang Ayu Mudiasih, menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) Tahun 2025 yang diselenggarakan pada 11 Februari 2026 di Hotel Kartika Plaza.

Kegiatan bertajuk penguatan demokrasi substantif menuju Indonesia Emas 2045 ini menjadi forum nasional untuk mengevaluasi sejauh mana partai politik menerapkan prinsip integritas dalam tata kelola organisasi, transparansi keuangan, kaderisasi, serta praktik politik yang beretika. Evaluasi tersebut menegaskan bahwa integritas partai politik merupakan elemen mendasar dalam menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan akuntabel.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk Freidrich Paulus, dalam paparannya menyoroti masih adanya tantangan pada aspek tata kelola keuangan partai politik berdasarkan hasil IIPP Tahun 2025.

“Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai harus terus diperkuat. Tanpa itu, kepercayaan publik akan sulit tumbuh secara optimal,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya reformasi internal partai politik agar lebih adaptif terhadap standar demokrasi modern serta mampu menjaga integritas kelembagaan secara berkelanjutan.

Dalam forum tersebut turut diumumkan partai politik dengan capaian Indeks Integritas terbaik Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas praktik tata kelola yang dinilai lebih transparan dan akuntabel. Capaian tersebut diharapkan menjadi referensi bagi partai lain dalam meningkatkan standar integritasnya.

Pemerintah melalui Kemenko Polkam menegaskan bahwa penguatan integritas partai politik menjadi salah satu fokus agenda nasional tahun 2026, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Setelah mengikuti kegiatan tersebut, kehadiran Bawaslu Klungkung dinilai sebagai bagian dari komitmen kelembagaan untuk terus memperkuat pemahaman terhadap dinamika tata kelola partai politik. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi pengawasan dalam mendukung terciptanya ekosistem demokrasi yang berintegritas, profesional, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045.