Bawaslu Klungkung Konsolidasi Demokrasi dengan Parpol, Bereskan Data Hingga Lawan Politik Uang

SEMARAPURA, BAWASLU KLUNGKUNG – Menjaga demokrasi yang jujur dan berintegritas tidak cukup dilakukan ketika pelanggaran telah terjadi. Pencegahan harus dimulai lebih awal, salah satunya dengan memastikan partai politik memiliki kepengurusan yang tertata, data yang akurat, serta kesiapan menghadapi setiap tahapan kepemiluan. Berangkat dari semangat tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung melaksanakan Konsolidasi Demokrasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Klungkung, Rabu (19/8).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Sekretariat DPC PKB Kabupaten Klungkung, Jalan Werkudara, tersebut dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Ida Ayu Ari Widhiyanthy dan Sang Ayu Mudiasih, bersama jajaran staf sekretariat. Kehadiran rombongan Bawaslu disambut Ketua DPC PKB Kabupaten Klungkung, Juharman, beserta jajaran pengurus.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Ida Ayu Ari Widhiyanthy memaparkan hasil pengawasan terhadap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Ia menekankan pentingnya kesiapan partai politik dalam memperbarui data kepengurusan dan menyiapkan personel penghubung atau liaison officer (LO) untuk memperlancar koordinasi dengan penyelenggara pemilu.

Menurutnya, pembenahan sejak dini menjadi penting agar proses pendaftaran dan verifikasi partai politik pada tahapan mendatang dapat berjalan lebih optimal.

“Pendaftaran partai politik pada tahun 2027 harus dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai nanti tergesa-gesa ketika tahapan sudah dimulai. Saat ini terdapat data yang perlu diperbarui seiring adanya perubahan kepengurusan. Karena itu, koordinasi dan penataan sejak awal menjadi sangat penting,” ujar Dayu Ari.

Ia menegaskan bahwa Konsolidasi Demokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun kesamaan persepsi mengenai regulasi kepemiluan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

“Kami mengedepankan upaya pencegahan dan komunikasi yang intensif. Konsolidasi Demokrasi ini penting untuk memastikan seluruh partai politik memahami regulasi, sehingga kita bisa bersama-sama mencegah potensi pelanggaran sejak dini dan mewujudkan pesta demokrasi yang bersih,” tambahnya.

Dayu Ari juga menekankan bahwa partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Oleh karena itu, membangun hubungan yang harmonis melalui dialog dan koordinasi menjadi bagian dari strategi pengawasan yang efektif. Dengan adanya pemahaman yang sama terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, berbagai potensi persoalan diharapkan dapat diminimalkan sebelum memasuki tahapan Pemilu maupun Pemilihan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Sang Ayu Mudiasih mendorong PKB Klungkung untuk melakukan penataan kepengurusan secara optimal. Struktur organisasi, menurutnya, perlu diisi secara lengkap dan tertata agar roda organisasi dapat berjalan efektif serta seluruh kebutuhan administrasi kepemiluan dapat dipenuhi.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan LO yang aktif dalam menghadiri undangan, menjalin komunikasi, serta membantu proses pengelolaan dan pembaruan data melalui Sipol.

“Langkah-langkah strategis harus dioptimalkan dan disusun secara tertata serta terukur. Harapannya, ketika memasuki Pemilu 2029, seluruh kesiapan sudah terbangun dengan baik. Tentunya hal ini harus terus didukung melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Sang Ayu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PKB Kabupaten Klungkung Juharman menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu Klungkung yang secara aktif membangun komunikasi dan konsolidasi bersama partai politik.

“Kami menyambut baik dan sangat mengapresiasi kunjungan Bawaslu Klungkung hari ini. PKB Klungkung berkomitmen untuk menaati setiap regulasi yang berlaku dan siap bekerja sama menjaga situasi demokrasi di Kabupaten Klungkung tetap kondusif, aman, dan damai,” ujar Juharman.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah kekurangan dalam kepengurusan dan pelaksanaan kegiatan sebelumnya akan menjadi bahan evaluasi. PKB Klungkung, lanjutnya, akan melakukan persiapan dan penataan kembali, termasuk memperkuat koordinasi dengan pengurus wilayah agar proses konsolidasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Juharman juga berharap Bawaslu Klungkung terus memberikan pendampingan dan pengawasan dalam rangka menjaga kualitas demokrasi, khususnya mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2029.

“Kami berharap dengan sinergi dan pengawasan yang baik, Pemilu 2029 dapat berlangsung jujur dan adil serta terbebas dari praktik politik uang. Untuk kepengurusan perempuan, kami juga telah memenuhi keterwakilan minimal 30 persen,” ungkapnya.

Menurut Juharman, komunikasi yang terbuka antara penyelenggara pemilu dan partai politik menjadi modal penting dalam membangun iklim politik yang sehat dan kompetitif. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepatuhan terhadap regulasi sekaligus meningkatkan kesiapan seluruh elemen dalam menghadapi tahapan demokrasi mendatang.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung berharap kolaborasi dengan seluruh partai politik di Kabupaten Klungkung terus terjalin dengan baik. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya demokrasi yang berintegritas, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, serta mengawal penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan demokratis di Bumi Serombotan.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan barcode Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Klungkung kepada jajaran DPC PKB Kabupaten Klungkung. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPC PKB Kabupaten Klungkung Abdul Hamid dan Bendahara Joko Purnomo.