Desa Jadi Garda Terdepan Demokrasi, Bawaslu Klungkung Ingatkan Bahaya Politik Uang-Hoaks

Semarapura, Bawaslu Klungkung - Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan saat hari pemungutan suara, tetapi dibangun dari ruang-ruang masyarakat paling dekat dengan warga: desa. Berangkat dari semangat itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung menggelar diskusi konsolidasi demokrasi bersama Pemerintah Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Rabu (13/5), guna memperkuat kualitas demokrasi dan kesiapan pengawasan menuju Pemilu 2029.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi. Melalui forum dialog ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keberlanjutan demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, mulai dari praktik politik uang, penyebaran informasi palsu (hoaks), hingga pentingnya menjaga netralitas aparatur negara dan perangkat desa dalam penyelenggaraan Pemilu.

Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Sang Ayu Mudiasih, menegaskan bahwa desa memiliki posisi penting karena menjadi wilayah yang paling dekat dengan masyarakat dan rentan menjadi sasaran praktik kecurangan pemilu.

“Masyarakat di tingkat desa kerap menjadi sasaran praktik kecurangan saat masa kampanye, seperti politik uang. Karena itu, penguatan pemahaman serta komitmen bersama sangat diperlukan untuk menjaga integritas demokrasi,” ujarnya di Kantor Desa Gunaksa.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki mandat dalam melakukan pencegahan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Karena itu, pendekatan pencegahan menjadi prioritas utama melalui pemetaan potensi kerawanan dan penguatan pengawasan partisipatif di masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan sumber daya pengawas membuat keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menolak praktik politik uang dan menjaga kualitas demokrasi. Selain itu, Bawaslu Klungkung juga meminta dukungan Pemerintah Desa Gunaksa dalam pelaksanaan uji petik data pemilih, termasuk penyediaan data warga yang mengalami perubahan status seperti meninggal dunia, pindah masuk, maupun pindah keluar.

Desa Gunaksa sendiri tercatat sebagai salah satu desa dengan jumlah pemilih terbesar kedua setelah Desa Kusamba di Kabupaten Klungkung. Kondisi tersebut membuat penguatan sosialisasi kepemiluan dan demokrasi dinilai penting guna menjaga situasi politik tetap kondusif menjelang tahapan Pemilu mendatang.

Perbekel Desa Gunaksa, I Wayan Sadiarna, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah desa dalam mendukung demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Ia juga membuka ruang kolaborasi bersama Bawaslu Klungkung melalui berbagai forum masyarakat seperti kegiatan Kulkul Jumat Bersih, PKK, Karang Taruna, hingga Posyandu Remaja sebagai sarana edukasi demokrasi dan kepemiluan kepada masyarakat.

Selain itu, ia mendorong keterlibatan perempuan, khususnya kader PKK, untuk ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu adhoc. Menurutnya, perempuan usia produktif memiliki semangat dan potensi besar dalam mengawal demokrasi di tingkat desa.

Diskusi tersebut turut dihadiri Sekretaris Desa Gunaksa, I Wayan Sudarsa, Kepala Dusun Nyamping Nengah Sudiana, dan Kepala Dusun Bandung I Nengah Nuarta.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung berharap kesadaran serta partisipasi seluruh elemen masyarakat semakin meningkat dalam menjaga kualitas demokrasi, baik pada masa tahapan maupun di luar tahapan Pemilu.