Keterbukaan Informasi Jadi Pilar Demokrasi, Bawaslu Klungkung Sinergi dengan KI Bali

SEMARAPURA, BAWASLU KLUNGKUNG — Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan partisipasi masyarakat, tetapi juga informasi yang terbuka, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang memadai, ruang pengawasan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi pun semakin kuat. Semangat tersebut menjadi fokus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung dalam memperkuat sinergi dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali melalui Diskusi Konsolidasi Demokrasi, Rabu (30/9/2026).

Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Supardika, bersama Anggota Bawaslu Klungkung, Ida Ayu Ari Widhiyanthy, menerima kunjungan jajaran Komisi Informasi Provinsi Bali dalam forum yang membahas penguatan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Hadir dalam diskusi tersebut Wakil Ketua KI Provinsi Bali, Putu Arnata, serta Anggota KI Bali Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola, Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, yang turut didampingi dua orang staf sekretariat.

Dalam diskusi, keterbukaan informasi dipandang memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus membuka ruang partisipasi publik. Informasi yang tersedia secara jelas dan dapat diakses masyarakat menjadi salah satu prasyarat agar publik dapat memahami, mengawasi, serta ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Ketua Bawaslu Klungkung, I Komang Supardika, menegaskan bahwa pengawasan partisipatif tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah terlibat dalam pengawasan apabila memperoleh informasi yang benar, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, penguatan tata kelola informasi publik di lingkungan Bawaslu menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pengawasan yang partisipatif.

“Informasi publik merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika informasi tersedia dan dapat diakses dengan baik, masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk ikut mengawasi serta memahami proses demokrasi,” ujar Supardika.

Ia menambahkan, sinergi dengan KI Provinsi Bali diharapkan dapat memperkuat pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klungkung. Penguatan tersebut mencakup peningkatan pemahaman mengenai tata kelola informasi publik sekaligus pemenuhan hak masyarakat atas informasi kepemiluan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Pengelolaan informasi tidak hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut diberikan secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan. Ini menjadi bagian dari upaya kami memperkuat akuntabilitas kelembagaan,” katanya.

Sementara itu, kehadiran jajaran Komisi Informasi Provinsi Bali menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman dan koordinasi antarlembaga terkait keterbukaan informasi publik. Diskusi juga menjadi momentum untuk membangun kesepahaman mengenai pentingnya pengelolaan informasi yang baik dalam mendukung partisipasi masyarakat.

Keterbukaan informasi pada akhirnya tidak hanya menjadi kewajiban kelembagaan, tetapi juga instrumen untuk mendorong masyarakat semakin sadar terhadap hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan demokrasi.

Melalui konsolidasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Klungkung dan Komisi Informasi Provinsi Bali berkomitmen memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas ruang partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap proses demokrasi.

Diskusi berlangsung secara interaktif dan menghasilkan kesepahaman untuk terus membangun sinergi antarlembaga. Keterbukaan informasi diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas di Bali, khususnya di Kabupaten Klungkung.