P2P Tuntas di Bali, Bawaslu Klungkung Dorong Lahirnya Komunitas Pengawas Partisipatif

Denpasar, Bawaslu Klungkung – Keberhasilan Provinsi Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang menuntaskan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya pengawasan pemilu berbasis masyarakat. Dalam proses tersebut, Bawaslu Kabupaten Klungkung turut berperan aktif melalui pelaksanaan pendidikan pengawasan yang mendorong lahirnya kader-kader pengawas partisipatif di tingkat lokal.

Komitmen tersebut ditegaskan saat Bawaslu Kabupaten Klungkung mengikuti Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Bali di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar, Rabu (10/6).

Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, mengapresiasi seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang telah menyukseskan program tersebut. Menurutnya, Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan pelaksanaan P2P.

"Program ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi sebagai bagian dari penyempurnaan pelaksanaan ke depan. Meskipun tanpa dukungan anggaran khusus, seluruh jajaran mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik," ujarnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan P2P pada tahun-tahun berikutnya. Ia menekankan pentingnya pembagian sesi pembelajaran yang lebih efektif serta penguatan metode diskusi.

Menurutnya, fasilitator dan narasumber diharapkan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi seperti kegiatan sosialisasi, melainkan lebih banyak menggali catatan kritis, pengalaman, dan pandangan peserta terkait pengawasan pemilu.

Selain itu, Ariyani mengingatkan agar peserta P2P ke depan benar-benar merepresentasikan lima unsur utama, yakni pemilih pemula, organisasi kepemudaan, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Ia juga mendorong agar peserta yang telah mengikuti program membentuk komunitas pengawas partisipatif sebagai wadah keberlanjutan gerakan pengawasan masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Bali, I Nyoman Gde Putra Wiratma, menyampaikan hasil monitoring menunjukkan pelaksanaan P2P tahun ini berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara daring.

"Interaksi antara narasumber dan peserta sudah berlangsung lebih intens, respons peserta juga sangat baik. Program ini menjadi corong untuk memperkenalkan peran pengawas pemilu kepada masyarakat dan telah dilaksanakan secara serius sesuai standar operasional yang ditetapkan," katanya.

Bawaslu Kabupaten Klungkung menyambut positif hasil evaluasi tersebut sebagai bahan perbaikan sekaligus penguatan program pendidikan demokrasi di masa mendatang. Melalui P2P, Bawaslu Klungkung berkomitmen terus memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

P2P merupakan program strategis Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang bertujuan membangun kesadaran, kapasitas, dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi. Rapat evaluasi turut dihadiri Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Bali Ni Luh Supri Cahayani, Kepala Bagian HP3S Made Aji Swardhana, serta  Koordinator Divisi P2H Kabupaten/Kota se-Bali dan staf.