Lompat ke isi utama
Berita
Bawaslu Usulkan Anggaran Kelengkapan APD Penyelenggara Ad Hoc dari APBN
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memandang, kelengkapan alat pelindung diri (APD) jajaran penyelenggara Ad Hoc di tengah masa pandemi covid-19 adalah harga mati.
Tahapan Pilkada Segera Dimulai, Bawaslu dan KPU Harus Kerja Keras
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Perppu Nomor 2 Tahun 2020 berisi pelaksaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020 membuat KPU dan Bawaslu harus ekstra kerja keras. Dimulainya tahapan pada 15 Juni 2020 dirasa harus memacu kerja para penyelenggara pilkada.
Tiga Bagian Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bawaslu
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mempunyai tiga bagian mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan, tiga bagian penyelesaian sengketa tersebut yakni korektif, punitif, dan alternatif.
Dorong Proses Keadilan Kontestasi, Bawaslu Harap Ada Penjelasan Pasal 71 UU Pilkada
humas
  Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menilai perlu pemberian makna yang jelas dalam Pasal 71 khususnya ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.
Widy; Pandemi Covid-19 Berpotensi Membuat Hak-hak Sipil Tergadaikan
humas
Anggota/Kordiv Pencegahan Bawaslu Provinsi Bali  I Wayan Widyardana Putra, SE yang  menjadi pemandu diskusi daring bertajuk Dinamika Pengawasan Ditengah Pandemi Covid-19  memaparkan sedikit tentang situasi terkini akibat pandemik covid-19 di Bali